Atas Putusan Pengadilan Terhadap Kliennya, PH Terdakwa : Keputasan Yang Keliru dan Tidak mencerminkan Keadilan

Mataram NTB - Menanggapi Putusan sidang Kasus ITE yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Klik Trimargono SH., MH., atas Terdakwa E dalam sidang Putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram Rabu 18 Oktober 2023 yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar UU ITE sehingga ditetapkan harus menjalani hukuman 5 bulan Penjara, denda 500 Juta dan Subsider 3 Bulan.

Menanggapi keputusan Pengadilan tersebut Kumar Gaurav SH., PH terdakwa mengatakan Keputusan yang dibacakan ketua Majelis Hakim tersebut sangat tidak mencerminkan Keadilan dan itu Keliru.

Baca juga: Sesi Tahunan AALCO ke-61 di Indonesia akan Bahas Isu Hukum kepentingan Asia dan Afrika

"Jelas sangat merugikan klien kami. Bagaimana mungkin Hakim bisa menyimpulkan keputusan seperti itu sementara proses pada sidang tidak terpenuhi sempurna.  Buktinya JPU selama sidang tidak pernah bisa menghadirkan saksi-saksi dan Ahli yang memang dibutuhkan pada kasus sidang kasus ITE, kemudian bukti video yang menyebutkan pencemaran nama baik tidak pernah ditunjukan dan hanya screenshot. Seharusnya itu bisa menjadi catatan hakim sebagai refrensi pengambilan keputusan, "jelas PH saat Jumpa Pers di Rota Fress Coffe, Kamis (19/10/2023).

"Ini tentu menjadi catatan buruk kepada masyarakat karena edukasi hukum belum dapat tersuguhkan dengan baik dan berkeadilan, "ucapnya menambahkan.

Baca juga: Curi Besi Penutup Selokan di Sekolah, Residivis (J) Kembali Berurusan Hukum

PH menilai banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dengan keputusan yang diambil Hakim terhadap kliennya. 

"Bayangkan saja dalam fakta persidangan tidak pernah Hadir Saksi yang bernama Nuraini,   namun dalam putusan dibacakan hadir memberikan kesaksian, "beber Kaumar sapaan akrabnya.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: Jadikan Informasi Hukum JDIHN Sebagai Pilar Utama Kemajuan Nasional

"Tentu Putusan 5 bulan Penjara, denda 500 juta dan subsider 3 bulan itu adalah menu bukan ketidak adilan, "cetusnya.

Ia mengaku tidak tau apa yang memberatkan kliennya karena menurutnya, dalam pembuktian di persidangan tidak pernah di bisa dibuktikan. Seharusnya hal yang tehnis seperti itu harus bisa dibuktikan dengan menghadirkan ahli ITE dan ahli pidana.

Baca juga: Dahlan Pido: Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan TAP MPR  RI No. VI/MPR/2001

"Yang jelas Attas putusan tersebut Kami bersama rekan-rekan PH akan mengambil upaya hukum lain dengan Banding, "tutupnya.(Adb)